JAKARTA - Seorang perwira tinggi Polri berpangkat Inspektur Jenderal (Irjen), Ahrie Sonta Nasution, dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) di Gedung Divpropam Polri, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Sidang berlangsung sejak pukul 09.00 hingga 20.10 WIB.
Ahrie merupakan jenderal bintang dua yang belakangan menjabat Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri dan pernah menjadi ajudan Prabowo Subianto.
Ahrie diadili atas dugaan penyalahgunaan kewenangan, yakni memakai akses perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur. Media nasional memberitakan penyadapan ilegal itu diduga menyasar Presiden Prabowo. Majelis menyatakan Ahrie melakukan perbuatan tercela dan menjatuhkan sanksi PTDH. Ahrie langsung mengajukan banding, yang akan diproses Komisi Banding sesuai mekanisme yang berlaku.
Sidang dipimpin Komjen Pol. Rudi Darmoko selaku Ketua Komisi, didampingi Wakil Ketua Komisi Irjen Pol. Roma Hutajulu dan tiga anggota komisi lainnya.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan putusan itu menegaskan prinsip persamaan di hadapan hukum. "Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan. Polri juga memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal," ujarnya.
Pemecatan ini baru sanksi etik. Di jalur pidana, penyelidikan dugaan illegal tapping (penyadapan ilegal), illegal access (akses ilegal), serta penghapusan atau perusakan data elektronik masih berjalan di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Sejumlah saksi telah diperiksa, dan Polri berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk perlindungan saksi.
Penyadapan tanpa hak tergolong kejahatan siber. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) melarang intersepsi atau penyadapan tanpa hak atas informasi elektronik milik orang lain, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp800 juta. Akses ilegal ke sistem elektronik juga diancam pidana dalam undang-undang yang sama.
Menurut Johnny, sidang etik terhadap personel lain yang diduga terlibat akan dilanjutkan pekan depan. Kapolri juga telah membentuk tim yang dipimpin Kabareskrim untuk mendalami informasi terkait dugaan makar. Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam, yang memantau sidang, menilai persidangan berjalan sesuai prosedur dan para pihak mendapat kesempatan yang sama.
"Proses pendalaman dan penyelidikan tentu membutuhkan waktu. Mari kita sama-sama mendukung dan mengawal agar seluruh proses berjalan sesuai ketentuan," kata Johnny.
Sumber: Divisi Humas Polri, Liputan6, tvOne, Suara.com






