Info Kejadian Merauke

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Jadi Undang-Undang, Pidana Pajak Dikeluarkan dari Cakupan

A
Admin Info Kejadian MeraukePublisher
20 November 2026 pukul 09.26 3 menit baca
DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Jadi Undang-Undang, Pidana Pajak Dikeluarkan dari Cakupan
Suasana sidang paripurna DPR RI (dok.). (Foto: Andylala Waluyo/VOA via Wikimedia Commons)

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026). ANTARA menyebut pengesahan itu terjadi setelah proses legislasi yang berlangsung sekitar 18 tahun.

Menurut CNN Indonesia, rapat dipimpin Ketua DPR Puan Maharani dan tidak ada fraksi yang menolak. Pada rapat tingkat I di Komisi III, Rabu (18/11/2026), seluruh fraksi menyetujui RUU tersebut tanpa catatan.

Naskah bertambah menjadi 74 pasal

Situs resmi DPR mencatat naskah RUU bertambah dari 67 menjadi 74 pasal selama pembahasan, dengan 397 daftar inventarisasi masalah (DIM) diselesaikan. Cakupannya meliputi tindak pidana korupsi serta tindak pidana lain, yakni narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaannya, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi atau yang berdampak luas pada perekonomian.

Tindak pidana pajak dikeluarkan dari cakupan, menurut DDTC News. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyebut cakupan akhirnya difokuskan pada korupsi dan tindak pidana lain berdasarkan masukan masyarakat.

Mekanisme dan pengelolaan aset

Mekanisme perampasan aset mencakup penelusuran, penghentian sementara transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan di pengadilan, putusan, dan eksekusi. UU ini juga mengatur perampasan tanpa putusan pidana (non-conviction based forfeiture). Beban pembuktian diuji terbuka di pengadilan. Aset dikelola lembaga profesional independen yang dibentuk Presiden dan didukung sistem informasi aset, serta diawasi secara independen.

ANTARA melaporkan rincian lain dalam naskah: perampasan tanpa putusan pidana dapat dilakukan bila tersangka meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, tidak diketahui identitasnya, atau tidak ditemukan, dengan nilai aset paling sedikit Rp1 miliar. Menurut ANTARA, pemeriksaan di pengadilan dibatasi 60 hari, pihak ketiga beriktikad baik dapat mengajukan keberatan dan meminta kompensasi, dan UU berlaku 12 bulan setelah diundangkan serta hanya setelah badan pengelola dan pengawas terbentuk. Rincian ini dari satu sumber dan belum dicek silang dengan naskah resmi.

Pernyataan pimpinan Komisi III

Habiburokhman mengatakan, "Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan," dikutip dari situs DPR. Dikutip DDTC News, ia menambahkan, "Kita perkuat protokol pengawasannya sehingga UU ini sulit untuk disalahgunakan."

Menteri PANRB Rini Widyantini, perwakilan pemerintah, mengatakan UU ini dibentuk agar penegakan hukum terhadap aset hasil kejahatan dapat dilaksanakan secara komprehensif, efektif, dan akuntabel.

Catatan redaksi: Redaksi belum menemukan nomor undang-undang maupun informasi pengundangan oleh Presiden. Redaksi belum menemukan tanggapan dari kalangan pegiat antikorupsi atau akademisi. Berita akan diperbarui bila ada informasi baru.

Ikuti kabar terbaru di saluran WhatsApp Info Kejadian Merauke.

Sumber:
DPR RI, 19/11/2026: https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/DPR-Sahkan-RUU-Perampasan-Aset-Habiburokhman-Instrumen-Baru-Pemulihan-Kerugian-Negara-dan-Korban-70760
ANTARA: https://www.antaranews.com/berita/5865027/dpr-setujui-ruu-perampasan-aset-jadi-uu-ini-poin-poin-krusialnya
CNN Indonesia, 19/11/2026: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20261119104313-32-1428898/dpr-resmi-sahkan-ruu-perampasan-aset-jadi-undang-undang
DDTC News: https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1824250/dpr-sahkan-ruu-perampasan-aset-pidana-pajak-dicoret-dari-cakupan
CNBC Indonesia, 19/11/2026: https://www.cnbcindonesia.com/news/20261119103526-4-786543/tok-rapat-paripurna-dpr-resmi-sahkan-ruu-perampasan-aset-menjadi-uu

Diskusi (0)

Bergabunglah dalam Diskusi

Silakan masuk dengan akun Anda untuk menulis komentar dan berinteraksi dengan pembaca lainnya.

Lanjut Membaca