MERAUKE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boven Digoel mendesak pemerintah kabupaten melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar segera mempercepat tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Desakan itu disampaikan Wakil Ketua II DPRD Boven Digoel, Yanuarius Sesewano, S.Sos., M.AP., saat diwawancarai pada Rabu (18/11/2026) di Merauke. Ia menyebut tahapan penyusunan APBD belum berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
Menurut Yanuarius, pemerintah daerah bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus segera berkoordinasi dan menyiapkan dokumen perencanaan serta penganggaran agar pembahasan bersama DPRD tidak semakin tertunda.
Dasar aturan yang disebut
Yanuarius merujuk sejumlah aturan, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Ia menjelaskan, Pasal 89 dan Pasal 90 PP Nomor 12 Tahun 2019 mengatur bahwa kepala daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), lalu menyampaikan dan membahasnya bersama DPRD. Setelah KUA dan PPAS disepakati, setiap OPD menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sesuai Pasal 93. Dokumen itu diverifikasi TAPD sebelum menjadi dasar penyusunan rancangan Perda APBD.
Pasal 104 hingga Pasal 106 mengatur penyampaian rancangan Perda APBD kepada DPRD, pembahasan, dan persetujuan bersama paling lambat satu bulan sebelum tahun anggaran dimulai. Adapun Pasal 117 ayat (2) menetapkan Perda APBD paling lambat 31 Desember tahun sebelumnya.
"Pemerintah daerah harus berjalan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada. TAPD melalui pemerintah daerah wajib melakukan koordinasi dengan OPD agar seluruh tahapan segera berjalan. Dokumen perencanaan, termasuk Rencana Kerja (Renja) masing-masing OPD, harus disiapkan sehingga dapat dilanjutkan ke proses pembahasan anggaran bersama DPRD," kata Yanuarius.
Ia menilai percepatan itu penting agar APBD ditetapkan tepat waktu dan program pembangunan serta pelayanan publik pada 2027 tidak terganggu.
Dua surat belum dibalas
Yanuarius mengungkapkan, pimpinan DPRD Boven Digoel telah dua kali mengirim surat kepada pemerintah daerah, pada September dan Oktober 2026, untuk meminta percepatan persiapan pembahasan APBD 2027. Hingga wawancara berlangsung, menurutnya DPRD belum menerima surat balasan maupun penjelasan resmi tentang kendala yang dihadapi.
"Sampai saat ini belum ada surat balasan maupun informasi resmi yang disampaikan kepada DPRD. Kalau memang ada kendala atau hambatan, seharusnya pemerintah daerah menyampaikan kepada kami agar dapat diketahui bersama apa yang menjadi persoalannya," ujarnya.
Ia menegaskan TAPD berperan strategis mengoordinasikan seluruh OPD. "Ketua TAPD harus mampu mengoordinasikan seluruh OPD agar segera menyiapkan dokumen dan melaksanakan tahapan yang diperlukan. Jangan sampai waktu terus berjalan, tetapi proses pembahasan belum juga dilaksanakan, padahal DPRD pada prinsipnya siap untuk melakukan pembahasan," katanya.
Yanuarius menambahkan, DPRD memiliki tiga fungsi utama, yaitu pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan, sehingga percepatan penyusunan APBD menjadi tanggung jawab bersama.
Risiko keterlambatan
Keterlambatan penetapan APBD berpotensi memengaruhi pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik. Kegiatan yang membutuhkan dukungan anggaran, seperti pembangunan dan pemeliharaan jalan, fasilitas pendidikan dan kesehatan, bantuan kepada masyarakat, hingga pemberdayaan ekonomi, dapat tertunda bila dokumen anggaran belum tersedia.
Waktu pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun anggaran juga bisa menyempit. Kondisi itu berisiko membuat realisasi program tidak maksimal, pengadaan barang dan jasa dilakukan terburu-buru, dan penyerapan anggaran menumpuk di akhir tahun.
Yanuarius berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dapat diserahkan kepada masing-masing OPD pada awal 2027.
"Sebagai Wakil Ketua II DPRD, saya mendesak pemerintah daerah agar segera mengambil langkah. Mau tidak mau, suka tidak suka, seluruh tahapan harus dijalankan sesuai aturan agar APBD dapat segera diselesaikan berdasarkan ketentuan yang berlaku," tegasnya.
Catatan redaksi: Pernyataan tentang belum berjalannya tahapan dan belum dibalasnya surat DPRD berasal dari satu narasumber. Tanggapan TAPD dan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel belum diperoleh dan belum dikonfirmasi. Redaksi membuka ruang hak jawab.
Ikuti kabar terbaru di saluran WhatsApp Info Kejadian Merauke.
Sumber: Wawancara dengan Wakil Ketua II DPRD Boven Digoel, Yanuarius Sesewano, Rabu (18/11/2026).






