Penulis: Jane Christy
JAKARTA – Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Irjen Pol Eko Hadi Santoso, Selasa (17/11/2026). Putusan itu terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto. Eko Hadi menyatakan banding.
Sidang etik di Gedung Propam Polri dimulai pukul 09.00 WIB dan berlangsung sekitar sembilan jam, menurut CNN Indonesia dan Merdeka.com. Majelis menilai perbuatannya tercela. Ia juga dinilai bersama pihak lain mengakses secara ilegal perangkat milik Polri untuk penyadapan, menurut keterangan Polri yang dikutip media.
"Sanksi administratif, pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, seperti dikutip Kompas.com. Menurut Merdeka.com, Trunoyudo juga menyatakan, "pelanggar EH menyatakan banding."
Akses yang diduga disalahgunakan
CNN Indonesia melaporkan bahwa pelanggaran yang dipersangkakan mencakup penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional yang menyimpang dari prosedur, dan dugaan persekongkolan untuk mengakses secara ilegal. Akses yang disalahgunakan berada di Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri.
Komisioner Kompolnas Choirul Anam menyebut Eko Hadi menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf, meski tetap mengajukan banding, menurut Merdeka.com.
Empat perwira tinggi tersangka
Eko Hadi merupakan salah satu dari empat perwira tinggi Polri yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim, menurut Kompas.com dan Detik. Tiga lainnya adalah mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.
Ahrie Sonta lebih dulu dikenai PTDH pada Selasa (10/11/2026) dan juga mengajukan banding, menurut Merdeka.com. Detik melaporkan Eko Hadi akan kembali ditahan di Mako Brimob, sedangkan tiga tersangka lain ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok.
Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim menerapkan sejumlah pasal, antara lain penyadapan (Pasal 258 UU 1/2023 tentang KUHP) dengan ancaman maksimal 10 tahun, penghilangan data elektronik (UU ITE) maksimal 8 tahun, dan akses ilegal (Pasal 332 KUHP), menurut Kompas.com. Para tersangka juga diduga menyadap pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM, dan pengusaha. Polri juga menerbitkan laporan polisi terkait dugaan makar, yang kini diselidiki Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim, menurut Kompas.com.
Catatan redaksi
PTDH adalah sanksi etik dan administratif. Proses pidana terhadap para tersangka masih berjalan, dan banding Eko Hadi akan diperiksa pada tingkat banding. Selama belum ada putusan pengadilan, mereka berhak atas asas praduga tak bersalah.
Media memberitakan jabatan Eko Hadi secara berbeda. Kompas.com menyebutnya eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim, sedangkan Merdeka.com menyebutnya Kepala Bagian Monitoring yang kemudian menjabat Plt. Kabagmon Robinopsnal Bareskrim. CNN Indonesia hanya menyebut pangkatnya. Redaksi belum bisa memastikan mana yang benar.
Ikuti kabar terbaru Merauke dan Papua Selatan di saluran WhatsApp kami: https://whatsapp.com/channel/0029VaFVzi3FnSz0LyMGiW1j
Sumber: Kompas.com (17/11/2026) https://nasional.kompas.com/read/2026/11/17/19082161/irjen-eko-hadi-dipecat-dari-polri-akibat-kasus-penyadapan-prabowo; CNN Indonesia (17/11/2026) https://www.cnnindonesia.com/nasional/20261117185523-12-1428238/irjen-eko-hadi-diduga-salah-gunakan-akses-monitoring-sadap-prabowo; Merdeka.com https://www.merdeka.com/peristiwa/read/8337487/sembilan-jam-sidang-pemecatan-para-jenderal-penyadap-presiden; Detik (17/11/2026) https://news.detik.com/berita/d-8757400/tangan-diborgol-irjen-eko-hadi-digiring-ke-mobil-tahanan-polri






