Merauke – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan komitmen pemerintah mempercepat pengembangan kawasan sentra produksi pangan, energi, dan air di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Program Prioritas Nasional tersebut diarahkan untuk menjadikan Merauke sebagai pusat ketahanan pangan sekaligus kawasan pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia bagian timur.
Penegasan itu disampaikan Zulkifli Hasan saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Program Prioritas Nasional Bidang Pangan dan Pertanian Provinsi Papua Selatan di Swiss-Belhotel Merauke, Selasa (14/7/2026), usai meninjau langsung progres pembangunan kawasan strategis di Kampung Wanam, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke.

Rapat koordinasi dihadiri Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pemerintah kabupaten, TNI, Polri, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta para pemangku kepentingan yang terlibat dalam percepatan Program Prioritas Nasional di Papua Selatan.
Dalam arahannya, Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur pendukung kawasan pangan menunjukkan perkembangan signifikan. Penyelesaian jalan, pelabuhan, dan bandara dinilai menjadi fondasi utama bagi keberhasilan pengembangan kawasan pangan dan distribusi hasil pertanian.
“Alhamdulillah, kemajuannya sangat pesat. Jalan dari KM 58 sudah selesai, sedangkan ruas KM 58 hingga KM 135 masih dalam proses pembangunan. Bandara juga sedang dalam tahap pembangunan,” ujarnya.
Pemerintah juga mempercepat program pencetakan sawah sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan nasional. Pada 2026 ditargetkan pembukaan lahan sawah baru seluas 10.000 hingga 11.000 hektare. Hingga pertengahan tahun, sekitar 1.200 hektare telah selesai ditanami dan diproyeksikan memasuki masa panen perdana pada Oktober hingga November 2026.
“Untuk program cetak sawah, tahun ini ditargetkan seluas 10.000 hingga 11.000 hektare. Saat ini sekitar 1.200 hektare sudah selesai ditanami. Diperkirakan Presiden akan hadir di sini untuk panen pada bulan Oktober atau November. Perkembangannya sangat cepat,” kata Zulkifli Hasan.

Menurutnya, keberhasilan pengembangan kawasan pangan tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik, tetapi juga memerlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah akan terus melakukan sosialisasi agar tujuan pembangunan dipahami secara menyeluruh oleh pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan masyarakat Papua Selatan.
“Tentu semua ini dapat terwujud karena dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sosialisasi sangat diperlukan agar mendapat dukungan dari kepala daerah, TNI, Polri, tokoh adat, dan seluruh masyarakat. Tujuan pembangunan sentra pangan dan energi ini adalah meningkatkan kemakmuran masyarakat Papua,” katanya.
Zulkifli Hasan menjelaskan rapat koordinasi tersebut juga dimanfaatkan untuk menyerap berbagai masukan dari pemerintah daerah, Forkopimda, tokoh adat, serta masyarakat Kabupaten Merauke, Mappi, dan Boven Digoel. Aspirasi tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan pelaksanaan Program Prioritas Nasional di Papua Selatan.
Ia optimistis pengembangan kawasan pangan di Merauke akan meningkatkan kemandirian pangan di Tanah Papua. Apabila seluruh program berjalan sesuai target, Papua tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, tetapi juga berpotensi menjadi pemasok beras bagi Maluku dan Maluku Utara.
“Harapannya, kebutuhan pangan Papua tidak lagi bergantung pada daerah lain. Jika program ini berhasil, Papua dapat memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, bahkan jika hasilnya berlebih dapat memasok ke Maluku dan Maluku Utara,” ujarnya.
Selain sektor pangan, pemerintah menyiapkan pembangunan industri gula dan fasilitas produksi bioenergi B-50 sebagai bagian dari penguatan ketahanan energi nasional. Pemanfaatan sumber energi yang diproduksi di Papua diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah sekaligus menekan biaya distribusi.
“Selain itu, di sini juga akan dibangun fasilitas B50 sehingga kebutuhan energi Papua dapat dipenuhi dari Papua sendiri, tanpa harus didatangkan dari Pulau Jawa. Jarak pengiriman yang jauh tentu membuat biaya menjadi lebih mahal,” tuturnya.
Ia juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dengan kawasan pertanian. Menurutnya, pengalaman pengembangan persawahan pada masa lalu menunjukkan bahwa peningkatan produksi tidak akan optimal tanpa didukung akses jalan, pelabuhan, dan sarana distribusi yang memadai.
Selain mengembangkan sektor pangan dan energi, pemerintah merencanakan pembangunan kawasan peternakan sapi di Merauke. Potensi lahan yang luas dan relatif datar dinilai menjadi modal strategis untuk meningkatkan produksi peternakan sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
Melalui percepatan pembangunan kawasan sentra produksi pangan, energi, dan air tersebut, pemerintah menargetkan Papua Selatan menjadi salah satu lumbung pangan nasional sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan timur Indonesia. Pengembangan kawasan ini diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan investasi, memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional, serta memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat Papua Selatan.






